REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 780 ribu jiwa dinilai perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah.

Padahal, Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII meyakini ada banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Dalam skala besar, pemerintah memiliki program KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), Jamkesmas, PKH (Program Keluarga Harapan), BOS, Raskin, PNPM, KUR, dan PNPM.

Dalam menunjang program itu, baru-baru ini pemerintah juga menggulirkan program dana desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Belum lagi program dengan budget menengah seperti KUBe (kelompok usaha bersama), RTLH (rumah tidak layak huni), UEP (usaha ekonomi produktif), KUbe PKH, dan beberapa program lain yang ada di kementerian sosial.

"Seluruh program itu menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Untuk tahun 2016, alokasi anggaran PKH adalah sebesar 12 triliun dari 15,3 triliun total anggaran Kemensos. Angka ini tentu sangat tinggi jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai," ujarnya melalui keteranga resmi yang diterima Republika pada Senin (11/1).

Program-program lain pun menurut dia juga menghabiskan anggaran yang cukup besar. Alokasi anggaran untuk BOS Madrasah saja, nilainya mencapai tujuh Triliun setiap tahun. Belum lagi jamkesmas, KKS, raskin, dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan BPS, per September 2015, angka kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh angka 28,51 jiwa atau 11,13 persen dari total jumlah penduduk.

"Ini menandakan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan dan program jamin pengaman sosial lainnya belum berhasil menurunkan angka kemiskinan," kata Saleh menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika