Senin 11 Jan 2016 12:07 WIB

In Picture: Kader Perempuan Muda PPP Bagi-Bagi Bunga di Kemenkumham

.

Red: Mohamad Amin Madani

Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1).

Aksi damai tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi DPP PPP kubu Djan Faridz atas pencabutan surat keputusan pengesahan DPP PPP hasil muktamar Surabaya yang dipimpin oleh Romahurmuziy oleh Menkumham Yasona Laoly yang memutuskan kepengurusan PPP yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
Djan Faridz Ditantang Bertarung di Muktamar Islam PPP
- 01 January 1970, 07:00
Djan Faridz Ditantang Bertarung di Muktamar Islam PPP
PLT Ketua Umum DPP PPP Ditetapkan Senin
- 01 January 1970, 07:00
PLT Ketua Umum DPP PPP Ditetapkan Senin
JK Sarankan PPP Rekonsiliasi
- 01 January 1970, 07:00
JK Sarankan PPP Rekonsiliasi
Ketua Fraksi PPP Ancam PAW Empat Anggotanya
- 01 January 1970, 07:00
Ketua Fraksi PPP Ancam PAW Empat Anggotanya
Berita Lainnya
...
ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB
Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB
Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB
Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB
Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB
UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim
Advertisement
Terpopuler
1
 In Picture: Semangat Siswa Sekolah Dasar Berlatih Seni Bela Diri Tapak Suci
2
 In Picture: Jaga Kelestarian Alam, BPKH Tanam 1.000 Pohon Mangrove
3
 In Picture: Katupek Dendeng Rabu dan Nasi Dagang, Kuliner Khas Padang Pariaman yang Melegenda
4
 In Picture: Saat Prajurit TNI AU Hibur Anak Penyintas Bencana Tanah Bergerak di Cianjur
5
 In Picture: Eksotisme Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang
Terkini inpicture
Advertisement