REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) membangun Indonesia dengan sistem Indonesia centris, bukan Jawa centris. Pembangunan nasional tidak terpusat di Pulau Jawa, tetapi pembangunan di luar Pulau Jawa harus setara dengan yang ada di Jawa.
Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK terus menjalankan program Ekspedisi NKRI sebagai salah satu program unggulan di Kementeriaan Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Melalui program tersebut, data potensi wilayah, penataan peta perbatasan, dan berbagai pengembangan potensi pembangunan bisa diketahui, terutama di daerah perbatasan dan pinggiran.
“Ekspedisi NKRI ini sangat relevan dalam mengisi Agenda Nawa Cita, yaitu kembali meneguhkan kedaulatan negara, ikut melaksanakan pembangunan dari pinggiran, dan ikut melaksanakan pembangunan karakter bangsa, khususnya bagi generasi muda dengan menggelorakan semangat nasionalisme dan patriotisme membangun bangsa,” ujarnya di Batujajar, dalam siaran pers, Jumat (15/1).
Puan menjelaskan, ekspedisi Papua Barat merupakan ekspedisi kedua yang dibukanya. Pada ekspedisi pertama yang berpuncak di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), hasilnya sudah sangat baik. "Tapi, saya harapkan ekspedisi kali ini, hasilnya lebih baik lagi dari yang sebelumnya,” kata Puan.
Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen Mohammad Herindra mengatakan, Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat adalah ekspedisi ke-6 yang dilakukan Kopassus sejak tahun 2013 lalu.
Pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena program tersebut terus mendapat dukungan nyata dan kuat hingga saat ini. “Program ini mendapat komitmen yang kuat dari pemerintah. Kami sangat berterima kasih,” kata Herindra.
Menurut Herindra, animo masyarakat dan mahasiswa untuk mengikuti Ekspedisi NKRI sangat besar. Bahkan untuk ekspedisi kali ini, tak kurang dari 2.000 yang mendaftarkan diri. Namun, karena kuota dan berbagai syarat yang diperlukan, cukup hanya 1.000 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika