REPUBLIKA.CO.ID, ZAMBOANGA -- Kepala perundingan perdamaian pemerintah Filipina mendesak anggota parlemen mengeluarkan Undang Undang (UU) khusus yag bertujuan mempertahankan perdamaian konflik yang berkepanjangan di wilayah selatan. UU Perdamaian ini ditujukan untuk membatasi pengaruh kelompok ekstremis radikal terhadap Bangsamoro.
Negosiator perdamaian antara Pemerintah Fiipina dan Bangsamoro, Prof Miriam Coronel-Ferrer mengatakan penciptaan suatu wilayah Bangsamoro otonom akan memperkuat proses perdamaian di pulau Mindanao. Terutama setelah pemerintah Filipina telah menandatangani perjanjian damai dengan gerilyawan Filipina selatan pada 2014.
"Perjanjian damai yang komprehensif dengan Bangsamoro melalui RUU (Rancangan Undang Undang) Bangsamoro adalah tindakan bukan saja demi keadilan sosial, tapi juga dari perspektif keamanan global, dan juga mampu mencegah terlibatnya kelompok ekstrem radikal," katanya dilansir Anadolu Agency, Senin (18/1).
Pertimbangan RUU ini akan berlanjut di parlemen dan Senat Filipina pada Senin dan diharapkan mampu mendesak lahirnya 34 aturan yang tergabung dalam UU Bangsamoro. Jika aturan UU disahkan, maka akan ada daerah baru untuk menggantikan status daerah otonom di Filipina selatan, yang jauh tertinggal dari wilayah lain.
Selama ini tercatat konflik bersenjata antara pemerintah Filipina dan pejuang kemerdekaan Bangsamoro telah menewaskan setidaknya 120 ribu orang, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Saat ini pemerintah Filipina berusaha agar proses perdamaian akan tetap terjaga dan tidak tersusupi oleh kepentingan gerakan ekstrimis dan radikal di Asia Tenggara.
Baca juga:
Sejarah Hari Ini: Zeppelin Jerman Jatuhkan Bom ke Inggris
AS Bantah Perlakukan Rasis Politisi Australia Keturunan Pakistan
Ikuti Whatsapp Channel Republika