REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Mukatamar islah yang dapat menyatukan seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diperkirakan sulit terealisasi karena minimnya budaya penyelesaian masalah internal di partai politik itu.

Pengamat politik dari Gugus Nusantara Irwansyah Hasibuan mengatakan sebenarnya rencana penyelenggaraan muktamar islah tersebut sangat bagus untuk menyelesaikan masalah internal yang terjadi dalam PPP.

Apalagi umat Islam yang menjadi "pemegang saham utama" dalam PPP sangat menginginkan parpol berasaskan Islam tersebut, kembali menyatu untuk memperkuat barisan.

Namun, ada kultur negatif yang selama ini berkembang dalam PPP yakni mengabaikan prestasi atau kelebihan sesama kader parpol Islam tersebut.

"Mereka punya budaya tidak mampu menyelesaikan masalah secara sendiri," ucapnya.

Kondisi itu menyebabkan parpol dengan lambang Ka'bah tersebut sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah internal tanpa intervensi pihak luar yang memiliki pengaruh besar, di antaranya pemerintah.

"Niat islah itu sangat bagus, namun tidak ditopang tradisi yang baik. Mereka (PPP) punya tradisi 'kubu-kubuan' yang berkepanjangan. Harus ada intervensi pemerintah," tutur Irwansyah.

Menurut dia, masyarakat umum juga belum mengetahui secara pasti tentang mekanisme penyelesaian masalah internal yang diberlakukan dalam PPP. Di Partai Golkar, mekanisme itu ada yakni melalui rapimnas dan mahkamah partai yang dapat menentukan panitia munaslub.

"Di PPP kita belum dengar seperti apa mekanismenya," ujarnya.

(Baca juga: PPP Juga Ikut Masuk Gerbong Pemerintah)

Ikuti Whatsapp Channel Republika