REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Mafruddin mengatakan tidak  mempermasalahkan pembentukan Badan Penyelenggaraan Haji Indonesia (BPHI). Penting dan tidaknya badan ini dapat dilihat dari dua sisi.

"BPHI menjadi penting ketika memang ternyata Kemenag masih menyelenggarakan haji tidak maksimal dan terkesan karut marut, tetapi menjadi tidak penting ketika good will dan political will-nya tidak bertemu," ujar dia kepada Republika.co.id, Selasa (2/2).

Ade masih mempertanyakan profesionalisme ketika sebuah regulator, operator dan eksekutor menjadi satu bagian. Hingga saat ini belum ada standar baku untuk menilai kapasitas setiap bagian sampai sejauh mana telah bekerja maksimal.

Ade mencontohkan terkait pembinaan jamaah haji. Dalam melakukan pembinaan bukan hanya berapa banyak dilakukan pembinaan tetapi pemahaman apa yang telah dihasilkan saat pembinaan.

Menurut dia, harus ada penilaian dan SOP sampai dimana jamah haji paham dengan hal-hal apa saja yang nantinya dilakukan saat berhaji dan umrah. Begitu juga standar kesehatan, sejauh mana jamaah haji mampu mengantisipasi jika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit.

Masalah keuangan, pengelolaan keuangan haji juga juga harus ada standar penilaian. Dia menjelaskan, ketika pengendalian dan target capaian sudah ada dan dapat diukur harusnya badan ini menjadi tidak perlu.

Pola rekrutmen petugas haji juga selalu berganti-ganti. Ade menyarankan kenapa mereka tidak dijadikan pegawai kontrak saja selama tiga atau lima tahun sehingga petugas yang diseleksi adalah yang kompeten. 

Jika standar baku tak bisa juga dibuat maka BPHI menjadi salah satu alternatif. Menurut dia, tidak sulit membentuk lembaga ini hanya tinggal ganti nama saja, pergunakan prasarana dan SDM yang sudah ada karena tidak semuanya harus baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika