REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2019 menjadi sebesar 7,8 persen dari yang sebelumnya 10,96 persen di 2015. Dalam menuju target tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mendesain dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.
"Ke depan, peran Pemda dinilai penting, karena akan berdampak positif terhadap keberhasilan program," kata Sofyan Djalil dalam sambutannya yang disampaikan Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Rahma Iryanti di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (10/2).
Ia menjelaskan, angka kemiskinan pada September tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 11,59 persen dari 10,96 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurutnya, selama ini pemerintah pusat masih sangat dominan dalam melakukan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hampir semua program kebijakan kemiskinan didesain dan dikembangkan oleh pemerintah pusat, dan pemda lebih berfungsi ke pelaksana kegiatan.
"Seringkali desain yang disusun di tingkat nasional tidak sesuai dengan kondisi lokal dan tidak secara optimal mengakomodir masyarakat miskin di daerah setempat," katanya.
Pemerintah daerah, kata dia, lebih mengetahui secara mendalam mengenai kondisi kemiskinan di daerah mereka. Untuk itu, Pemda perlu untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendesain mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
"Pemda mempunyai kapasitas untuk hal itu," ujarnya.
Direktur Statistik Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Sentot Bangun Widoyono menambahkan, pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), berkurang sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen).
Baca juga: 'Angka Kemiskinan Naik karena Komposisi Penduduk Kompleks'
Ikuti Whatsapp Channel Republika