REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH M Zainul Majdi menyayangkan pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengenai kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasngender (LGBT) di Lombok yang menyasar remaja kurang mampu. Sebab, validitas data yang disampaikan tidak jelas.
Bahkan, menurutnya Menteri Sosial tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga, dirinya menilai sikap yang ditunjukkan oleh Menteri Sosial tidak bagus.
“Saya bukan kecewa tapi menyayangkan sebab validitasnya tidak jelas, kedua tanpa ada koordinasi. Itu kan gak bagus, masa datang terus mengeluarkan statement jelek terus pergi, kalau mau bantu dong,” ujar Gubernur NTB di Mataram, Rabu (17/2).
Tuan Guru Bajang, begitu ia akrab disapa, meminta Menteri Sosial memberikan data yang pasti menyangkut LGBT. Sebab jangan sampai, karena pernyataan tersebut bisa merugikan daerah.
“Datanya dari mana, menteri itu kalau berstatement harus bertanggung jawab, jangan datang ke daerah mengeluarkan statement yang merugikan daerah, terus dia pergi,” katanya.
Seharusnya Zainul mengatakan pemerintah pusat bersinergi dengan daerah. Apalagi, dirinya mengatakan gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. “Kalau memang ada indikasi kerawanan kita diskusi, menteri itu gak boleh bergaya seperti LSM,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT menyasar anak-anak kurang mampu.
"Sebulan lalu saya datang ke Lombok dan ada yang menyasar anak-anak laki SMP kurang mampu kemudian mereka dikasih hadiah, dua minggu setelah itu laki-laki itu sudah berbeda, mereka pakai lipstik dalam waktu sangat singkat," ujarnya.