REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar masih harus menyelesaikan banyak tugas jelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016. Salah satunya pembentukan panitia Munas yang hingga kini masih belum jelas.
Politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan banyak hal yang harus diselsaikan sebelum gelaran Munas itu sendiri, terutama terkait dengan berbagai macam ketentuan yang menjadi aturan main Munas.
"Jika Munas diasumsikan pada Maret, maka mustahil dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Jika tidak selesai, maka bisa jadi benih baru di area konflik tadi," ujarnya saat diskusi bertajuk 'Mau Kemana Golkar?' di Jakarta, Ahad (21/2).
Ia menilai dualisme kepengurusan masih belum benar-benar selesai. Celakanya, konflik tersebut menyebar hingga tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Menurutnya, dualisme kepengurusan di tingkat DPD harus dituntaskan terlebih dahulu agar tujuan Munas bisa tercapai.
Peserta Munas Golkar diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 kader. Pengaturan kepesertaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh panitia. Paniia sendiri harus dibentuk melalui pleno DPP. Pleno tersebut hingga kini belum ada sehingga praktis keeksistensiannya masih dalam pertanyaan," kata Hajriyanto.
(Baca juga: Pilih Ketum, Golkar Harus Contoh Muhammadiyah)
Ikuti Whatsapp Channel Republika