REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan syarat soal rencana pencabutan Surat Keputusan (SK) Pembekuan Federasi Sepak Bola Nasional (PSSI). Syarat tersebut menyusul adanya semacam instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Menpora Imam Nahrawi mengakhiri kemelut sepak bola nasional.
Juru Bicara Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengungkapkan, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang memberi arahan terkait babak baru hubungan antara Kemenpora dan PSSI. "Menpora Imam Nahrawi menyanggupi untuk mengkaji (rencana) pencabutan pemebekuan terhadap PSSI," katanya kepada wartawan, Rabu (24/2).
Diterangkan Gatot, Kemenpora membutuhkan waktu paling lambat dua hari memutuskan soal pencabutan tersebut. Namun dikatakan dia, jikapun dalam pengkajian tersebut Menpora Imam mengakhiri keberlakuan SK Pembekuan PSSI, pun dilakukan dengan bersyarat.
Dikatakan Gatot, sejumlah syarat itu antara lain dengan meminta agar Komite Ad-Hoc PSSI menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Tujuannya untuk membuat struktur kepengurusan baru PSSI. "Selambat-lambatnya enam bulan. Atau lebih cepat," ujar dia.
Baca juga: Menpora: Kami tidak Ingin Sanksi FIFA Berlanjut
Baca juga: Jokowi akan Cabut SK Pembekuan PSSI
Menurut Gatot, syarat tersebut semestinya bisa terpenuhi jika mengambil alasan reformasi sepak bola sebagai tujuan pencabutan pembekuan tersebut.Sebelumnya, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar menyampaikan, pemerintah akan mencabut surat keputusan pembekuan PSSI.
Pencabutan pembekuan itu diputuskan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/2) yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
"Kabar baik. Kabar baiknya PSSI akan diaktifkan kembali. Kata Presiden segera dicabut (SK pembekuan PSSI)," kata Agum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/2).
Agum mengatakan, keputusan rencana pencabutan pembekuan PSSI ini akan segera disampaikan kepada FIFA yang akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) FIFA pada 26 Februari 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika