REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar mengklaim, Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan kepada Menpora, Imam Nahrawi untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) terkait pembekuan PSSI.
Hal itu terjadi setelah melakukan pertemuan dengan dengan Menpora, Presiden serta Wakil Presiden di Istana Negara pada Rabu (24/2). Agum mengaku sangat senang dengan adanya perintah langsung presiden kapada Menpora untuk mencabut SK tersebut.
Selain itu, Agum juga menyatakan dirinya sudah melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada FIFA. Maka dengan demikian, pihak Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI tinggal menunggu kabar pencabutan SK bernomor 01307.
Menurutnya, jika SK tersebut dicabut oleh Menpora maka secara otomatis sanksi FIFA kepada Indonesia juga akan dicabut oleh FIFA. Sehingga dia minta agar Menpora segera melaksanakan perintah presiden untuk mencabut SK tersebut.
"Saya sudah laporkan ke FIFA, maka langkah selanjutnya tinggal menunggu SK pembekuan itu dicabut," kata Agum dengan tegas, saat dihubungi melalui seluler, Rabu (24/2).
Baca juga: Meski SK Pembekuan Dicabut, Reformasi PSSI Harus Berlanjut
Baca juga: Jokowi akan Cabut SK Pembekuan PSSI
Baca juga: Menpora: Kami tidak Ingin Sanksi FIFA Berlanjut
Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI akan melakukan rapat pada Kamis (25/2) sore WIB. Agum berharap dengan dicabutnya SK pembekuan tersebut, aktivitas persepakbolaan Indonesia kembali normal, tak terkecuali dengan Tim Nasional Indonesia.
Kemudian Agum juga bersyukur, posisi Indonesia sebagai Asian Games 2018 juga tidak terancam jika SK pembekuan sudah dicabut oleh Menpora. PSSI sendiri dibekukan Pemerintah pada April tahun lalu. Pembekuan tersebut dikarenakan PSSI tidak mengiraukan tiga surat peringatan yang dikeluarkan Kemenpora.
Tiga surat peringatan itu muncul lantaran PSSI tidak mematuhi rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terlait status kompetisi serta legalitas Persebaya Surabaya dan Arema Cronus. Akibatnya FIFA menilai pembekuan tersebut, adalah bentuk ikut campur pemerintah Indonesia dalam kegiatan sepak bola. Akhirnya, FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika