REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Erico Satodurga, menilai terlalu dini jika deparpolisasi disebut bakal terjadi dalam konstelasi politik Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, proses persiapan pencalonan Gubernur DKI Jakarta masih memiliki cukup waktu hingga Agustus mendatang.

"Kami tidak sependapat jika dikatakan ada deparpolisasi. Aturan KPU mengenai pencalonan independen belum ada, sementara pengajuan aturan dalam revisi UU Pilkada juga masih menanti langkah DPR. Tahapan menuju pencalonan pasangan calon (paslon) Pilkada Jakarta juga masih panjang," kata Erico kepada awak media di Jakarta, Sabtu (12/3).

Meski demikian, pihaknya mengakui jika persoalan pengajuan calon independen dalam Pilkada bisa dilakukan. Namun, Erico berpendapat dibutuhkan waktu yang panjang sebelum seorang calon memantapkan diri maju secara independen.

Disinggung tentang sikap PDIP dalam Pilkada DKI Jakarta, Erico mengatakan, partainya terbuka bagi siapapun yang akan mencalonkan diri melalui partainya. "Siapapun bisa. Jika pada akhirnya saat pendaftaran calon Pak Ahok pun ingin maju lewat PDIP, kami tetap membuka pintu. Sementara calon dari kami sendiri masih menanti konsolidasi internal," kata Erico.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih maju dari jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Bermodal dukungan dari 'Teman Ahok', keputusan mantan Bupati Belitung Timur itu lantas mengundang sejumlah respons politisi dan pengamat. Langkah Ahok dinilai memicu deparpolisasi.

Terpisah, Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan sejauh ini Pilkada DKI Jakarta masih memasuki tahapan persiapan. Menurut Ida, proses pendaftaran paslon untuk Pilkada DKI Jakarta baru akan dibuka pada Agustus mendatang.

"Setelah itu baru ada proses verivikasi paslon dan proses lain sebelum menetapkan paslon mana saja yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Kurang lebih sama seperti tahapan Pilkada serentak 2015," kata Ida. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika