REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan, kehadiran investasi swasta sangat diperlukan untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya banyak industri yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan, termasuk manufaktur.
"Namun, sektor-sektor manufaktur ini menghadapi banyak tantangan regulasi. Memang, pemerintah telah menjalankan reformasi dalam enam bulan terakhir namun beberapa langkah tambahan mungkin diperlukan untuk meyakinkan investor dan memperkuat investasi," ujar Diop di Jakarta, Selasa (15/3).
Diop menjelaskan, Indonesia perlu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dunia yang melambat dan lemahnya harga komoditas. Pada 2016, stimulus fiskal akan dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Namun, penerimaan negara diprediksi akan lebih lemah dibandingkan sasaran APBN 2016. Hal ini disebabkan oleh harga-harga komoditas yang menurun terutama harga migas.
"Tahun ini ekspansi fiskal saja mungkin tidak mampu mendorong pertumbuhan hingga melampaui 5 persen, karena akan bergantung pada peningkatan kegiatan sektor swasta terutama dalam bidang investasi," kata Diop.
Menurut Diop, paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diumumkan oleh pemerintah Indonesia sejak September 2015 belum cukup untuk memberikan kemudahan investasi. Diop mengatakan, perlu ada berbagai langkah tambahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah demi memfasilitasi investasi di Indonesia. Langkah tambahan tersebut diantaranya menurunkan syarat modal untuk perusahaan logistik, pengadaan sistem pemantauan untuk peraturan perdagangan, dan koordinasi lembaga serta sosialisasi masyarakat yang lebih baik mengenai akses keuangan.
Reformasi sektor logistik sangat dibutuhkan bagi perkembangan daerah terpencil di Indonesia dan untuk diversifikasi ekonomi. Diop menambahkan, transisi Indonesia ke jalur energi yang lebih berkelanjutan dapat didukung oleh harmonisasi kebijakan harga, peraturan, dan investasi. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya meningkatkan pendapatan melalui reformasi kebijakan pajak, memperkuat manajemen pajak dan berinvestasi pada sistem teknologi informasi dan manajemen data. Menurut Diop, dampak dari perubahan kebijakan ini tidak akan terjadi dengan cepat.
"Yang terpenting bukan hanya regulasinya namun juga bagaimana Indonesia melihat kompetitor negara lainnya. Karena, dalam melakukan investasi para investor tidak hanya melihat satu negara saja," ujar Diop.
Diop menegaskan, setelah 2016 pemulihan akan bergantung pada kebijakan untuk meningkatkan iklim usaha, menarik investasi swasta yang lebih besar, dan diversifikasi ekonomi. Investasi swasta sangat diperlukan karena adanya hambatan yang dihadapi pendapatan negara akibat penurunan pendapatan minyak dan gas pada 2015 yang mencapai 1,2 persen dari PDB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika