REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demo ribuan pengemudi taksi konvensional terhadap keberadaan angkutan berbasis online dimulai sejak Selasa (23/3) pagi. Aksi demo inipun menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan serta dilakukan secara anarkis.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan, keberadaan teknologi pada zaman sekarang ini memang tidak bisa dihindari. Sebab itu, menurut dia, pemerintah perlu menyesuaikan aturan penggunaan teknologi dalam layanan angkutan umum.
"Tinggal bagaimana menyesuaikan aturan, atau aturannya diubah karena mestinya ada perubahan. Semua perubahan ya harus kita jalani. Nah inilah kehidupan ini," kata JK di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (22/3).
JK menilai, munculnya teknologi yang semakin maju tidak bisa dihindari. Sebab, jika perkembangan teknologi dihindari pengunaannya justru Indonesia akan semakin tertinggal. Namun, penggunaan teknologi ini perlu lebih diatur.
"Teknologi tidak bisa ditantang, tinggal diatur saja, tapi tidak bisa dihilangkan karena begitu teknologi kita tantang atau tidak kita pakai maka kita akan ketinggalan," kata dia.
Bahkan saat dalam perjalanan menuju Kementerian PU-Pera, JK juga mengaku merasakan kemacetan imbas aksi unjuk rasa angkutan umum. Hal ini merupakan pengalaman pertama kalinya selama satu setengah tahun menjabat sebagai Wakil Presiden.
