REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perubahan skema pengembangan Blok Masela, dari yang sebelumnya akan dibangun fasilitas LNG di laut kemudian diputuskan di darat, diproyeksikan tidak akan berujung pada perampingan pegawai dalam jumlah yang banyak. Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menjelaskan, pemerintah baru akan memberikan instruksi resmi kepada investor, yakni Inpex dan Shell, untuk merevisi rencana pengembangan (POD) Blok Masela.
Amien menilai, perubahan skema proyek belum tentu menyebabkan pengurangan pegawai. Justru, menurutnya, apabila pengerjaan lebih detil dan banyak, kedua investor malah membutuhkan lebih banyak pekerja.
"Jadi downsizing (perampingan) itu yang dijelaskan oleh Inpex adalah tergantung dari kegiatan, aktivitas. Nah, Inpex masih belum bisa memberikan penjelasan. Tadi kan diserap dulu, dan akan siapkan rencana kerja berikutnya. Jadi nanti akan tergantung rencana kerja berikutnya," ujar Amien, di Jakarta, Kamis (24/3).
Ia menilai bahwa pembahasan mengenai dampak atas perubahan skema belum bisa lebih detil karena pemerintah baru akan berkoordinasi dengan kedua investor. Meski begitu, pemerintah sendiri menegaskan bahwa baik Inpex ataupun Shell tidak akan hengkang dari mega proyek yang akan menyerap biaya triliunan rupiah ini.
"Jadi penjelasan itu belum sampai karena belum waktunya. Kalau rencana kegiatannya banyak, tentu personil malah nambah. Kalau kegiatannya itu kecil, tentu personil akan dikurangi. Kalau jumlah kegiatannya sama nggak ada tambah nggak ada kurang. Jadi jumlah personil akan tergantung kegiatan," katanya.
Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan skema pembangunan fasilitas LNG di darat. Keputusan ini ditunggu-tunggu sebab polemik gagasan pengembangan proyek di Lapangan Abadi, Blok Masela tak kunjung usai. Pemerintah sempat terbagi dua dalam ide pengembangan proyek Masela, antara membangun di laut atau di darat.
Baca juga: Kontrak Inpex di Blok Masela akan Diperpanjang
Ikuti Whatsapp Channel Republika