REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Cina mengatakan, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menggelar pembicaraan bilateral yang konstruktif di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Nuklir di Washington. Mereka membahas sejumlah kesepakatan meski masih menghadapi jurang perbedaan mengenai Laut Cina Selatan.

Asisten Menteri Luar Negeri Cina Zheng Zeguang mengatakan berdasarkan pertemuan, Xi dan Obama setuju untuk meningkatkan kerja sama memastikan keamanan nuklir di seluruh dunia. Mereka juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang keamanan siber dan melanjutkan sejumlah perjanjian investasi bilateral.

Tapi Zheng mengatakan Cina dan AS tetap bertentangan terkait Laut Cina Selatan. Cina telah mengklaim sejumlah besar teritori di wilayah yang disengketakan tersebut. Sementara AS berencana menempatkan rudal pertahanan di kawasan itu, setelah Korea Utara melakukan tes nuklir dan roket.

Xi mengatakan kepada Obama, ia berharap Washington mematuhi komitmen dengan 'ketat' untuk tak ikut campur pada isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan. Xi juga berharap AS dapat memainkan peran konstruktif untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas.

"Harapannya adalah semua pihak akan melihat dan mengatasi masalah Laut Cina Selatan dengan benar serta mengadopsi sikap yang obyektif dan tak memihak, khususnya negara-negara di luar wilayah ini," kata Zheng.

Baca juga, AS Siap Patroli Bareng Filipina di Laut Cina Selatan.

Kantor berita resmi Cina Xinhua, juga mengutip Xi memperingatkan bahwa Cina tak akan menerima pelanggaran kedaulatan atas nama kebebasan navigasi. Pernyataan itu merujuk pada operasi udara dan patroli Angkatan Laut Amerika Serikat yang menganggap perairan tersebut jalur internasional yang bebas.

Cina selama ini mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Jalur tersebut merupakan lalu lintas perdagangan bernilai lima triliun dolar AS per tahunnya. Negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan dan Filipina juga mengklaim sejumlah wilayah di kawasan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika