REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz berpeluang masuk dalam bursa pencalonan ketum pada Muktamar VIII yang akan menjadi muktamar islah bagi kedua pihak yang bersengketa.

Pendapat itu disampaikan Wakil Ketua SC Muktamar VIII Soleh Amin dalam sebuah konferensi pers di asrama haji Pondok Gede Jakarta, Rabu (6/4) sore. "Djan Faridz kita undang asalkan memenuhi syarat AD/ART. Dalam rangka islah ini, Djan Faridz juga memungkinkan untuk menjadi calon walaupun belum memenuhi masa jabatan satu periode," ucap Soleh, menjelaskan.

Soleh menjelaskan, syarat pencalonan minimal satu periode sengaja dihapus demi meluruskan niat islah dua pihak yang bersengketa, yaitu Djan Faridz dan Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy atau Romi.

Selain Djan Faridz, nama lain yang muncul pada pencalonan ketua umum PPP antara lain Lukman Syaifudin, Ahmad Muqowam, dan juga Romi. Soleh menjelaskan, Muktamar VIII merupakan pertemuan yang istimewa, mengingat sejumlah besar pihak dari kedua belah kubu berkomitmen untuk hadir dan menyukseskan muktamar tersebut.

"Saat muktamar Surabaya, tidak ditandatangani Pak Surya Dharma Ali. Lalu di muktamar Jakarta pun tidak ditandatangani Romi. Diharapkan melalui muktamar besok bisa menyatukan kedua kubu ini," ujar Soleh.

Ketua OC Muktamar VIII Ermalena mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut secara resmi telah ditandatangani kedua pihak yang menjadi asal mula sengketa, yaitu Suryadharma Ali dan Romi. "Saat pembukaan nanti pada tanggal 8, Pak Presiden juga akan turut hadir untuk membuka muktamar islah ini. Total peserta yang akan hadir adalah 1.641, terdiri dari utusan dan peninjau," ucap dia.

Ermalena optimistis muktamar tersebut akan membawa hasil yang positif bagi PPP dan menjadi pertemuan yang bisa menyatukan serta memperkuat partai berlambang kabah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika