REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia pengarah atau Sterring Comitte// Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengusulkan untuk adanya setoran dana sebesar Rp 20 miliar terhadap pihak-pihak yang ingin maju ke bursa pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Cara ini dianggap sebagai salah satu upaya Partai Golkar untuk menghilangkan potensi adanya praktek politik uang di Munaslub Golkar.
Namun, usulan ini ditentang oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, sejak perumusan rencana Munaslub, forum tertinggi Partai Golkar itu diharapkan dapat menyajikan pertarungan calon ketua umum dengan mengedepankan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai. Bukan dengan budaya transaksional dengan hal-hal yang berbau uang.
Tidak hanya itu, Ahmad Doli mengungkapkan, budaya setor-menyetor sejumlah uang agar bisa menduduki jabatan tertinggi di sebuah pemimpin organisasi sangat tidak lazim. Terutama di dalam sebuah organisasi politik.
"Politik itu adalah panggilan, politik itu adalah pengabdian dan perjuangan. Jadi bagaimana logikanya, orang yang merasa terpanggil karena punya tanggung jawab, orang yang ingin mengabdi dan berjuang disuruh setor atau bayar? Sangat tidak masuk akal," ujar Ahmad Doli dalam pesan singkat kepada Republika, Rabu (13/4).
Ahmad Doli menambahkan, jika kebijakan ini dibiarkan terjadi, maka hal ini akan menjadi yurisprudensi dan bakal diterapkan pada periode-periode berikutnya. Hal ini justru bisa menjadi 'penyakit' dan bisa berlanjut ke level organisasi di tingkat bawah, seperti di DPD, Kecamatan, dan Desa. Alhasil, dalam jangka panjang, lanjut Ahmad Doli, Partai Golkar dikhawatirkan bakal kesulitan melahirkan kader-kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, kecerdasan secara konseptual, dan memiliki kemampuan artikulasi serta membangun jaringan.
"Soalnya akan selalu kalah dengan orang yang hanya memiliki banyak uang. Ujung-ujungnya Golkar akan berwujud menjadi partai tanpa ideologi, tanpa doktrin, dan tanpa kaderisasi," ujar Ahmad Doli, yang juga menjadi salah satu inisiator Generasi Muda Partai Golkar.