REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mempersilakan apabila ada anggota DPR yang mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya, hal ini karena melingkupi masalah yang menjadi perhatian nasional dengan angka kerugian negara yang besar.

"Masalah (pansus) ini, tidak masalah namun harus datang dari anggota (dengan syarat 25 orang). Karena gubernur itu perpanjangan pemerintah Pusat," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4).

Fadli Zon mengatakan, walaupun DPRD DKI Jakarta membuat Pansus serupa, namun kasus tersebut pantas diangkat ke tingkat lebih tinggi atau nasional. Hal itu menurut dia, karena kasus tersebut ada keterkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan juga terhadap KPK, dan lain-lain," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, DPR dalam hal ini Komisi III DPR sedang menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terkait Sumber Waras. Fadli menegaskan dirinya telah meminta ke Komisi III DPR untuk memperdalam kasus tersebut untuk menemukan titik terang kebenarannya.

"Pengaduan masyarakat itu ditujukan ke Komisi III DPR, ke saya juga banyak dan ada yang disampaikan langsung ke Presiden," katanya.

Dia menjelaskan dirinya pada Senin (18/4) mengunjungi RS Sumber Waras dan temuannya di lokasi tersebut akan ditindaklanjuti ke Komisi III yang membidangi persoalan hukum terutama Komisi III memiliki Panitia Kerja Penegakan Hukum. Fadli menjelaskan dalam kunjungan itu dirinya menemukan kondisi bahwa lahan yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah lahan terkunci atau landloc, yaitu lahan yang tidak ada akses masuknya.

"Kemudian, lahan tersebut memiliki dua sertifikat sebagai bukti kepemilikannya. Sehingga, tentu aparat KPK bisa melihat bagaimana tidak ada kehati-hatian tidak ada verifikasi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika