REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham mengatakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan rekonsiliasi Golkar sudah selesai dan akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM selambatnya Selasa (26/4).

"Saya tadi sudah bertemu dengan Direktur Tata Negara Kemenkumham untuk mencocokkan nama-nama pengurus dalam SK. Dan secara prinsip semua sudah selesai," kata Idrus di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (25/4). Dia mengatakan SK kepengurusan hasil Munas Bali yang sudah mengakomodir kader hasil Munas Ancol itu akan segera ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly.

"Tadi saya mendapatkan laporan bahwa mungkin sore ini atau paling lambat besok sudah ditandatangani," jelas dia.

Idrus menjelaskan kepengurusan rekonsiliasi ini berbasis pada kepengurusan hasil Munas Bali yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Dalam kepengurusan ini kubu Munas Bali telah mengakomodir sejumlah nama pengurus Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta. "Dari 95 nama yang diajukan pengurus Munas Ancol, sebanyak 75 di antaranya kita akomodasi, sehingga dengan demikian hampir 80 persen pengurus Munas Ancol terakomodasi.

Menurut Idrus dengan keluarnya SK pengesahan tersebut, maka Golkar akan lebih fokus menghadapi Musyawarah Nasional Luar Biasa yang rencananya diselenggarakan Mei 2016.

Sebelumnya DPP Golkar telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, sebagai hasil tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Munaslub Partai Golkar akan digelar pada 23 Mei 2016 di Bali dengan agenda utama pemilihan ketua umum.

Ade Komaruddin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Idrus Marham, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, dan Zaki Iskandar merupakan sejumlah nama yang belakangan sudah menyatakan siap maju.

Ikuti Whatsapp Channel Republika