REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyatakan akan menindaklanjuti penghentian program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai kementerian/lembaga oleh Presiden Joko Widodo.

"Nanti akan kita tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS saja," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil usai menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (27/4).

Presiden mengatakan, untuk program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai kementerian/lembaga fungsi tersebut akan sepenuhnya dijalankan oleh Badan Pusat Statistik. Presiden menilai di Indonesia saat ini memang terlalu banyak versi data dan informasi di berbagai kementerian/lembaga yang tidak seragam, sehingga justru menyulitkan pengambil kebijakan.

Presiden mencontohkan angka produksi beras, angka produksi jagung, angka tenaga kerja yang seluruhnya berbeda versi. Sofyan menuturkan, penggunaan satu data dari BPS akan coba mulai dilakukan untuk perencanaan program tahun anggaran 2017.

"Jadi kita gunakan single data dari BPS. Dan Bappenas sedang mengkoordinasi "one data Indonesia", jadi semua data akan sama dan kita sharing," ujar Sofyan.

Saat ini, Kementerian tengah mengkoordinasikan pusat data di seluruh kementerian/lembaga untuk diintegrasikan menjadi satu data komprehensif. "Jadi nanti anda tidak perlu lagi thawaf (keliling) mencari data," kata Sofyan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika