REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina dan Taiwan menambahkan sektor pariwisata dalam perdebatan mereka sejak oposisi prokemerdekaan memenangi kedudukan tinggi dalam pemilu Januari lalu.
Keduanya saling melemparkan tuduhan terkait pihak mana yang akan disalahkan jika terjadi penurunan wisatawan asal Cina yang berkunjung ke pulau itu. Cina tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Presiden yang baru, Tsai Ing Wen yang akan mulai menjabat pada 20 Mei mendatang dan terhadap Partai Progresif Demokratis (DPP) pimpinannya. Tsai sejak dahulu menginginkan kemerdekaan.
Sejak pemilihan umum dilaksanakan, Taiwan menuduh Cina melakukan penculikan terhadap sejumlah warga negaranya dari Kenya terkait kecurigaan akan kasus penipuan. Taiwan juga marah atas sikap Cina yang meragukan peran mereka sebagai pengawas di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Saat ini, para wisatawan Cina yang mengunjungi Taiwan, yang pada tahun lalu tercatat sebesar 4,2 juta orang, menjadi fokus dalam perselisihan mereka. Jumlah itu turun 10 persen pada bulan sebelum Maret, sebesar 363,878 orang wisatawan, menurut Biro Pariwisata Taiwan.
"Para wisatawan China menggunakan sekitar 4.000 bus untuk berwisata dalam satu bulan pada saat yang sama tahun lalu, namun saat ini hanya 2.800 saja," ujar Kepala Asosiasi Gabungan Bus Wisatawan Nasional Lu Shiao Ya.
"Cina menggunakan para wisatawannya sebagai alat tawar-menawar untuk melawan pemerintahan baru Taiwan," tambahnya.
Jika pidato pelantikan Tsai pekan depan membuat kecewa Beijing, banyak pihak mengkhawatirkan Cina dapat mengekang jumlah wisatawan. "Campur tangan politik seperti ini hanya akan memberikan perasaan buruk bagi kedua belah pihak di sisi Selat Taiwan," ujar Tung Chen Yuan, juru bicara bagi pemerintahan Taiwan yang akan datang.
Baca: Cina takkan Gubris Keputusan Mahkamah Arbitrase Soal Laut Cina Selatan
Ikuti Whatsapp Channel Republika