REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politikus Golkar Nurul Arifin menegaskan partainya sama sekali tidak memikirkan kursi kabinet dalam keputusannya mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Masalah di kabinet, apakah akan mendapatkan jatah itu tidak kami pikirkan. Walaupun orang mengatakan nonsense, tapi kami betul-betul tidak memikirkan kursi kabinet. Kalau dapat syukur, tidak dapat ya tidak apa-apa," ujar Nurul dalam diskusi bertajuk "Manuver Partai Golkar: Janji Pilpres 2019 dan Reshuffle Yang Tertunda" yang Diselenggarakan PARA Syndicate, di Jakarta, Jumat.
Nurul menekankan persoalan kabinet adalah hak prerogratif presiden. Menurut dia, lawatan Ketua Umum Golkar beserta jajaran pengurus Golkar menemui Presiden Jokowi di Istana Negara awal pekan ini hanya untuk melaporkan hasil Munaslub 2016 dan menyampaikan dukungan penuh Golkar terhadap pemerintahan. "Kami menjelaskan reposisi Golkar dari yang tadinya berada di luar sekarang bergabung dan bersama dengan pemerintah untuk sama-sama menjalankan program pro rakyat," ujar dia.
Nurul menyampaikan Golkar saat ini akan fokus menjalankan program 100 hari dengan melakukan konsolidasi partai hingga tingkat daerah sekaligus mempersiapkan kepentingan pilkada serentak 2017 dan Pemilu 2019. Dia mengungkapkan Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto menargetkan perolehan kursi parlemen 2019 sebesar 20 persen.
Baca juga, Kemenangan Setya Novanto Disebut Sebagai Kebangkitan Partai Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika