REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan peraturan tentang pasar uang yang menjadi landasan bagi perbankan dan korporasi nonperbankan untuk menerbitkan beragam instrumen utang sejalan dengan upaya untuk memperdalam pasar keuangan.

"Jadi dimungkinkan instrumen yang dikeluarkan korporasi nonbank, seperti instrumen commercial paper, surat utang jangka menengah atau medium term notes/MTN, yang bisa juga diperdagangkan di pasar uang," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di sela peluncuran Buku Kajian Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta, Senin (30/5).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai pasar uang tersebut, ujar Agus, masih dibahas dan kemungkinan akan dikeluarkan pada akhir Agustus 2016. "Ini memang regulasi yang sudah lama perlu kita wujudkan. BI perlu satu regulasi sehingga menjadi jelas bagaimana pasar uang itu berjalan," ujar Agus tetapi ia masih enggan menjelaskan detil PBI tersebut.

Sebelumnya, Bank Sentral mendorong korporasi BUMN untuk lebih aktif dalam menyerap pendanaan melalui penerbitan obligasi di pasar uang. Berdasarkan data BI, hingga 2015 korporasi baik perbankan dan nonperbankan Indonesia masih sangat minim dalam menerbitkan obligasi. Penerbitan obligasi dan instrumen utang lainnya juga diharapkan lebih semarak untuk menampung dana hasil repatriasi dari penerapan pengampunan pajak.

Hingga 2015, nilai pasar obligasi korporasi di Indonesia hanya 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto. Bank Sentral melihat idealnya nilai pasar obligasi korporasi dapat mencapai 17 persen terhadap PDB di 2030.

Nilai obligasi korporasi yang diterbitkan pada 2015 mencapai Rp 52,9 triliun dengan total 38 penerbitan.

Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia tertinggal jauh. Nilai pasar obligasi Filipina misalnya mencapai 5,8 persen terhadap PDB, Singapura (32,4 persen), Thailand (17,4 persen) dan Myanmar (41,5 persen).

Baca juga: BI Sebut Stabilitas Keuangan RI di Kuartal II 2016 Terjaga Baik

Ikuti Whatsapp Channel Republika