REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM- Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin menolak rencana pemerintah pusat yang akan mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.
Sebab menurutnya, hal itu akan berdampak kepada makin banyaknya pengangguran dan berpotensi menciptakan konflik.
"Saya tidak ingin ada pengurangan PNS," tegasnya di Kota Mataram, Jumat (3/6).
Amin menilai rencana tersebut harus benar-benar dikaji secara mendalam. Sebab, hal itu bukan permasalahan yang kecil karena dampaknya akan banyak ribuan orang yang akan dirumahkan.
"Saya kan ketua tim penanggulangan kemiskinan , saya sangat tidak setuju," ujarnya.
Ia menuturkan, akan mengumpulkan seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk membahas hal tersebut. Termasuk memastikan rencana tersebut harus jelas karena jika tanpa kajian yang mendalam pihaknya tetap akan menolak.
Amin mengaku lebih baik para PNS yang akan dirumahkan untuk diberdayakan sehingga kapasitasnya bisa menjadi lebih baik dan berkualitas. Daripada harus dirumahkan.
