REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adhyaksa Dault mengapresiasi Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) yang merekomendasikan namanya sebagai salah satu pemimpin muslim yang dinilai layak untuk diusulkan menjadi calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2017.
Menurutnya langkah tersebut bisa menjadi cara alternatif dalam mencari sosok pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Ibu Kota di masa mendatang.
"Siapa pun di antara kami bertujuh yang punya elektabilitas tinggi nantinya, silakan maju (menjadi cagub DKI). Bagi kami, tidak ada yang namanya saling berebut atau saling bersaing, karena jabatan bukanlah segala-galanya," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/6).
Sejumlah ulama yang tergabung dalam MPJ menawarkan tujuh nama tokoh Muslim untuk diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.
Ketujuh nama itu adalah Adhyaksa Dault (mantan menpora), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Sandiaga Salahuddin Uno, dan Sjafrie Sjamsoeddin (mantan wamenhan). Berikutnya ada Suyoto (Bupati Bojonegoro), Yusril Ihza Mahendra, dan Ustadz Yusuf Mansur.
Adhyaksa mengatakan, masyarakat perlu mencari figur alternatif di luar nama pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memimpin Jakarta ke depan. Ia pun menilai gubernur saat ini tidak pantas lagi dipertahankan lantaran sikap Ahok yang jauh dari nilai-nilai etika kepemimpinan.
"Jadi, persoalan yang sebenarnya bukan karena latar belakang agama atau etnis (Ahok). Tapi lebih karena karakter, attitude, dan pola sikap yang ditunjukkannya tidak mencerminkan etika seorang pemimpin," katanya.
Daripada menamainya 'pemimpin', Adhyaksa lebih setuju menyebut Ahok sebagai seorang 'penguasa'. Hal itu, menurut dia, bisa dilihat dari ketidakpuasan sang pejawat atas hasil pengumpulan 1 juta KTP warga DKI oleh relawan Teman Ahok selama ini. Padahal, jumlah KTP yang terkumpul tersebut sebenarnya sudah cukup jadi modal buat Ahok untuk diusung lewat jalur independen.
"Incumbent (Ahok) sudah dapet 1 juta KTP saja masih ragu-ragu juga (untuk maju lewat jalur perseorangan). Dia masih berpikir ingin nyeberang ke partai. Kenapa? Karena ambisi dia yang sesungguhnya adalah ingin jadi penguasa, bukan jadi pemimpin," jelasnya.
Dia menambahkan, yang perlu dicari warga Jakarta saat ini bukanlah sosok penguasa, melainkan figur yang mampu mengayomi kepentingan semua warga.
"Kalau saya jadi dia (Ahok), begitu dapat 1 juta KTP pasti akan langsung maju lewat perseorangan. Tidak perlu ragu-ragu lagi (menyeberang ke partai)," tutur Adhyaksa lagi.