REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komarudin, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh politikus PDIP Honing Sanny.

Anggota DPR periode 2014-2019 Dapil NTT-1 ini melaporkan Ade karena menandatangani surat Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya oleh PDIP.

Politikus PDIP itu menilai Ade Komaridin tidak taat hukum karena yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, bahhwa Pergantian Antar Waktu dapat dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap (incrah).

''Hari ini saya secara khusus adukan saudara Akom pada MKD terkait surat yang dikirimkan ke presiden pada saya,'' katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

Honing berpandangan, Ketua DPR melanggar perundang-undangan mengeani surat yang dibentuk dan didesain oleh DPR. Ia yakin, surat ini dikirim ke Presiden untuk menjebak Jokowi melakukan kesalahan.

''Kalau di tanda tagani oleh Jokowi maka kegaduhan lagi. Besok saya juga akan ajukan TUN pada Akom. Saya juga menguji penyelenggara Pemilu di DKPP,'' ujarnya.

Bukti yang dibawa, lanjut dia, yaitu surat yang dikirimkan Ade pada presiden. Apalagi, surat tersebut akan berdampak langsung atas pemecatannya, sementara ia tidak diberi tembusan. Honing mengaku hanya mendapatkan salinan surat dari temannya

Sengketa bermula dari proses Pemilu Legislatif yang terjadu dua tahun lalu. Honing dituduh memanipulasi suara, dan saat diuji di DKPP ternyata tidak terbukti. Karena itu, ia menuding ada persekongkolan jahat yang dilakukan Akom untuk melakukan PAW.

''Karena saya sudah dipecat oleh DPP, menurut saya, DPP pecat saya karena ketidakbenaran informasi yang diterima DPP. Makanya Bu Mega pecat saya dan saya apresiasi memang, tapi ada proses hukum berjalan,'' jelasnya.

Sementara itu, Ade Komarudin manggapi santai laporan Honing tersebut. Ia mempersilahkan Honing jika memang ingin membawa masalah ini ke MKD. ''Laporkan saja, saya juga melihat suratnya kok,'' ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika