REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan tak bisa menurunkan pasukannya ke Filipina, tanpa adanya kesepakatan 'hitam diatas putih' antara Filipina dan Indonesia mengenai kerjasama militer.

Gatot mengatakan selama ini memang pihak Filipina sudah memberikan previllage untuk pasukan TNI masuk sewaktu-waktu. Namun hal itu baru dalam tataran wacana dan konsep. Gatot mengatakan, hal tersebut tak bisa diberlakukan dalam segi militer. Karena militer bergerak atas perintah dan landasan yang jelas.

"Semuanya ini baru pembicaraan saja, operasinya kan belum. Kemudian harus ditindaklanjuti, duduk bersama, buat MoU. Belum sampai situ, belum merumuskan formulasinya bagaimana," ujarnya di Kantor Menkopolhukam, Jumat (1/7).

Namun, Gatot mengatakan pihaknya selalu menyiapkan dan menyiagakan personil untuk bergerak. Pihaknya selalu memperkirakan segala kemungkinan dan menyiapkan segala opsi opsi.

Ia pun menegaskan bahwa kali ini, memang sudah bukan lagi diplomasi dan memberikan uang sebagai salah satu solusi. Hal tersebut malah menghina bangsa. Ia mengatakan, kalau ada uang sebagai opsi penyelesaian sama saja menyamakan negara sebagai sapi perah bagi negara lain.

"Saya sangat amat menentang dengan cara pembayaran karena menunjukkan bangsa pengecut dan sapi perah. Jangan mau kita bayar," tegasnya.

Kedepan, menurut Gatot pemerintah juga harus memperjelas terkait agenda patroli bersama yang bisa berfungsi untuk menjaga perbatasan dan perairan yang melibatkan negara tetangga. 

"Kalau ada hitam di atas putih saya yang tanda tangan dengan angkatan bersenjata filipin baru benar. Selain itu, selain perintah presiden saya tidak akan lakukan karena yang punya tanggung jawab presiden," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika