REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja Jokowi semakin menguat, menyusul beredarnya nama-nama menteri yang akan diganti dalam waktu dekat ini. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Ade Komarudin menilai isu tersebut bukanlah barang baru dalam dinamika politik saat ini.

''Itu yang sebenarnya bukan baru. Tetapi tetap menjadi hit setiap saat, setiap muncul semua pihak media juga semuanya akan menanggapi hal ini,'' kata Ade, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).

Pria yang akrab disapa Akom itu menyatakan tidak mau mencampuri urusan reshuffle, karena itu menjadi hak prerogatif presiden. Presiden, kata dia, punya kewenangan penuh untuk memutuskan apakah menterinya perlu diganti atau tidak.

''Tapi, ia berharap kalaupun ada reshuffle, jangan sampai tidak menyelesaikan masalah yang ada,'' ujarnya.

Presiden diingatkan untuk hati-hati dalam mengganti menteri-menterinya, terutama bidang ekonomi. Sebab, jika salah memilih orang di bidang tersebut, maka bisa mengganggu perekonomian nasional.

Akom mengatakan wajar, bila di menteri bidang ekonomi ada yang kinerjanya bagus dan ada yang tidak. Meski, secara kualitas ia mengakui menteri Jokowi cukup kompeten di bidangnya. Karena kalau tidak, Presiden tidak akan menunjuk mereka menjadi menteri.

''Tapi mungkin kurang bagus, kurang koordinasi kurang kompak, kemudian ya kurang-kurangnya bukan soal kompetensi pastinya,'' ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika