REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membongkar semua jaringan vaksin palsu dan memperketat pengawasan obat dan zat-zat berbahaya yang beredar di masyarakat.

Sekjen ICMI Mohammad Jafar Hafsah mengatakan ICMI sangat perhatian pada kualitas generasi penerus bangsa Indonesia, sehingga memandang perlunya pemerintah dalam hal ini BPOM memastikan tak ada lagi vaksin palsu yang beredar.

Dengan diangkatnya Ketua BPOM baru Penny Kusumastuti Lukito oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (20/7), maka ia mengatakan BPOM harus segera melakukan pembenahan manajamen dan pengawasan baik secara kelembagaan maupun kinerja lembaga, serta menuntaskan dan mencegah terulangnya kasus peredaran vaksin palsu karena akan merugikan dan membahayakan kesehatan generasi muda di Indonesia.

Menurut Jafar, kasus vaksin palsu sudah sangat melukai hati rakyat, sangat terasa para orangtua yang menjadi korban akibat kelalaian dalam pengawasan peredaran vaksin yang digunakan ditengah masyarakat selama ini.

"Karenanya, tantangan besar bagi Kepala BPOM yang baru salah satunya adalah membongkar jaringan vaksin palsu," ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kepala BPOM yang baru juga harus bisa mengoptimalkan sumber daya di badan yang dipimpinnya dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat- obatan di masyarakat, Intensifkan kerja, optomalkan SDM, koordinasi yang solid dengan pemangku kepentingan, tingkatkan pengawasan yg cerdas dan penegakkan peraturan perundang-undangan.

Ia juga berharap agar Kepala BPOM baru bisa bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes) dalam kerja-kerja pengawasan obat dan makanan guna menghasilkan terobosan dan strategi dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan.

(Baca juga: Korban Vaksin Palsu RS St Elisabeth Tempuh Langkah Hukum)

Ikuti Whatsapp Channel Republika