REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden macet parah saat mudik 2016 di Tol Brebes Timur atau yang disebut Brexit berbuntut panjang. Meninggalnya 17 orang pemudik saat macet di tol tersebut membuat beberapa pihak menuntut Direktur Waskita Karya selaku pengelola tol.

Koordinator Jaringan Rakyat Korban (Jarak Tol Brexit), LA Ode Kamaludin mengatakan, pengunaan Jalan Tol Pejagan–Pemalang keluar pintu Brebes Timur terkesan dipaksakan oleh pihak PT. Waskita Karya. Sebagai pelaksana Proyek, M Choliq sebagai Dirut PT Waskita Karya meyakinkan Presiden Jokowi lewat Menteri BUMN bahwa jalan itu sudah bisa di gunakan pada tahun 2016, padahal jalan tol tersebut belum bisa di gunakan.

"Dari  info yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang akhir yang mendatangkan musibah mudik paling terhoror di tahun 2016," ujar dia, Senin (25/7). Kamal menambahkan, peristiwa tersebut sangat memalukan bangsa Indonesia, terutama pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Bersama ratusan Relawan Jokowi, Kamal yang tergabung dalam Jaringan Aksi Rakyat Korban Tol Brexit (JARAK Tol Brexit) mendesak Direktur Waskita Karya bertanggung jawab dan mundur. "Dengan melihat fakta di atas kami tidak rela presiden Jokowi menjadi tumbal dalam pascaperesmian Tol Brebes Timur atau Brexit," kata dia.