Kamis 04 Aug 2016 21:20 WIB

Puluhan Inovasi Layanan Publik di Yogyakarta Masih Dihadang Persoalan

Rep: Yulianingsih/ Red: M Akbar
Aksi donor darah Sarihusada bersama Taman Pintar Yogyakarta
Aksi donor darah Sarihusada bersama Taman Pintar Yogyakarta

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sejak tahun lalu Pemkot Yogyakarta giat mengeluarkan inovasi baru di bidang layanan publik. Ada 120 inovasi baru yang dihasilkan Pemkot Yogyaarta sepanjang 2015 hingga awal 2016. Inovasi baru ini merupakan dampingan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogya Kris Sarjono Sutejo mengatakan, hingga akhir 2015 baru 50 persen inovasi baru yang bisa direalisasikan. Selebihnya belum bisa dilakukan. "Baru 60 persen yang terealisasi dari 120 inovasi baru yang ada. Sebanyak 60 inovasi lagi masih belum bisa kita realisasikan," katanya, Kamis (4/8).

Menurutnya, inovasi yang belum dijalankan sebagian karena terkendala aturan teknis. Terutama inovasi yang berkaitan dengan kelembagaan karena harus disertai rekomendasi dari badan penelitian dan pengembangan (litbang). Padahal Pemkot Yogya belum memiliki lembaga litbang tersebut.

Salah satu contoh inovasi di bidang kelembagaan yang sudah dilakukan adalah membentuk Kantor Pengelola Taman Pintar sebagai pengembangan dari bidang pendidikan. "Saat ini, Pemkot Yogya belum memiliki badan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, inovasi di bidang kelembagaan belum bisa dilakukan," katanya.

Meski fokus untuk merealisasikan inovasi yang sempat tertunda, namun pihaknya  tidak melarang jika ada satuan kerja atau instansi di lingkungan pemkot yang hendak menelurkan inovasi-inovasi baru guna meningkatkan kualitas pelayanan. Apalagi inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mempermudah akses.

Menurutnya, beberapa inovasi daerah yang sudah dijalankan di antaranya adalah sistem informasi manajemen barang persediaan yang dikembangkan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD), gerakan Kampung Panca Tertib dari Dinas Ketertiban, Home Bussines Camp dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan), serta program Samsu Cakep dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyusun basis data per wilayah.

Seluruh gagasan inovasi itu dicetuskan oleh para pejabat tinggi dari 93 satuan kerja perangkat daerah. Masing-masing inovasi terbagi dalam delapan tema utama, antara lain pelayanan publik, pemerintahan, kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Namun sebagian besar menyangkut pelayanan publik. Bahkan menurutnya, di Kecamatan Danurejan  sudah dua inovasi dijalankan yang berkaitan pelayanan publik.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement