REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginginkan agar kemiskinan di pedesaan bisa dikurangi dengan berbagai pendekatan mulai dari percepatan infrastruktur di pedesaan, optimalisasi dana desa untuk sektor-sektor produktif maupun memperluas akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Untuk itu kita akan konsentrasi untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas reforma agraria di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/8).

Jokowi menegaskan saat ini pemerintah harus menyelesaikan tiga hal pokok, yaitu kemiskinan, ketimpangan, serta penciptan lapangan pekerjaan. Selain itu, kata Jokowi, perlu segera dilakukan langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan akses terhadap tanah serta persoalan ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan.

"Karena sebagian besar petani di desa adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare per orang," ungkap Presiden.

Dengan kondisi itu, lanjutnya, petani mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah.

"Tingkat pendapatan yang rendah inilah yang menjadikan para buruh dan petani gurem (kecil) paling rentan terhadap kenaiklan harga bahan pangan serta juga mendorong peningkatan urbanisasi ke kota-kota," tuturnya.

Untuk itu, Presiden berharap reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan.

"Semangat reformasi agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam," ujar Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika