REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pada Jumat (9/9).

Berbagai hal akan dibicarakan, seperti kasus calon jamaah haji Indonesia, Abu Sayyaf, dan rencana barter terpidana mati narkoba, Mary Jane, dengan kasus haji juga sempat mencuat.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, juga menanggapi terkait rencana barter tersebut. Nasir mengusulkan sebaiknya Jokowi menolak jika dalam pertemuan nanti membicarakan terkait barter Mary Jane dengan jamaah haji Indonesia.

Sebab menurutnya, barter biasanya hanya alasan politik dan kemaslahatan kedua negara. Jokowi perlu mempertimbangkan keadilan publik sebelum mengambil keputusan.

"Saya khawatir sindikat narkoba dan para pelaku penipuan calhaj akan bertepuk tangan. Publik akan mempertanyakan integritas kedua pemimpin ini," ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (9/9).

Meski begitu, Ia mengatakan penolakan juga harus dibarengi dengan solusi. Sehingga, negara dinilai hadir untuk melindungi warganya.

Nasir mengaku sangat dilema menyikapi rencana tersebut. Sebab, bisa jadi Mary Jane korban dari perdagangan sindikat narkoba. Sedangkan jamaah haji Indonesia korban travel yang nekat melanggar hukum imigrasi.

Menurutnya, Duterte seperti bersikap ganda. Pasalnya, di Filipina dia menghabisi siapa saja yang terlibat narkoba. Sementara sikap sebaliknya dia lakukan kepada Mary Jane.

Ia berharap Jokowi memikirkan secara mendalam sebelum menyesal di kemudian hari. Sebab saat ini Indonesia sedang mengalami krisis kewibawaan akibat perilaku penguasa yang inkonsisten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika