REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biaya sertifikasi halal di Indonesia tergolong dalam kategori wajar dan termurah d seluruh dunia. Dengan biaya tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dapat melaksanakan amanah yang diembankan umat.

LPPOM sudah terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia untuk mengayomi masyarakat bisa lebih dekat. Ini merupakan salah satu cara agar biaya lebih efisien. "Seharusnya kita semua melihat positif, jangan hanya bisa pencet 'kalkulator' menuduh MUI punya uang Rp 480 triliun tanpa tahu bagaimana MUI memperjuangkan ketentraman batin umat dalam mengkonsumsi produk halal," ujar Wakil Direktur Ulama LPPOM MUI Osmena Gunawan kepada Republika.co.id, Senin (17/10). 

Sertifikasi halal, kata dia, sangat memberikan keuntungan pada perusahaan. Osmena bersyukur LPPOM tidak perlu menerima uang negara, namun sudah bisa menghasilkan berbagai ketetapan prosedur standard operasi (SOP) yang diterima dan diakui konsumen. Produsen di berbagai belahan dunia bahkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) pernah menemui MUI yang didampingi oleh LPPOM meminta agar SOP yang ada saat ini  'dinegarakan' menjadi SOP halal oleh BSN.

Ini, lanjutnya, menjadi bukti bahwa tidak mudah dalam mengatur dan membuat SOP halal. Bukti lainnya yakni meski telah menghabiskan anggaran negara bertahun-tahun, hingga kini rancangan peraturan pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal belum selesai.

Osmena mengatakan biaya sertifikasi halal yang diterima MUI tidak sebanding dengan hasil karya yang telah dirasakan masyarakat, bahkan pemerintah. "Walaupun dihujat dan dicaci, Alhamdulillah para pegiat halal tetap bergeming dan terus maju dengan berbagai penelitian dan pengkajian untuk eksistensi halal yang sudah jadi kebutuhan penggiat perekonomian dunia. Tapi kenapa selalu yang dimunculkan fitnah-fitnah yang ngawur," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika