REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjanjikan asumsi dasar dan postur APBN 2017 lebih realistis. Bahkan, defisit fiskal yang tak terhindarkan akan ditutup dengan penarikan utang yang lebih bijak dan menggenjot sektor penerimaan yang strategis lainnya seperti pajak dan PNBP.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (27/10) menjelaskan, strategi pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan memanfaatkan momentum amnesti pajak di mana pemerintah memiliki basis pajak yang lebih luas. Selain itu, perbaikan regulasi perpajakan juga dilakukan untuk membenahi sekaligus menaikkan rasio pajak Indonesia.

Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, penetapan cukai untuk barang-barang yang tak direkomendasikan seperti rokok dan minuman keras akan terus dilanjutkan. Bahkan, tahun depan sudah diterapkan kenaikan cukai rata-rata tertimbang untuk seluruh jenis hasil tembakau sebesar 10,54 persen.

Celah lain yang dikejar pemerintah untuk menambal defisit anggaran adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tahun depan ditargetkan menyentuh Rp 250 triliun. Angka ini diproyeksikan akan berasal dari penerimaan migas yang lifitingnya ditarget 815 ribu barel per hari dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang relatif membaik dibanding 2016 lalu.

"Beberapa kemungkinan lembaga yang punya kemampuan PNBP naik yaitu Rp 78,6 triliun. Kami monitor lapangan on stream untuk sumber daya alam, pemanfaatan panas bumi, dan penetapan harga gas bumi untuk dorong industri dalam negeri. Ini semua implikasi ke pertumbuhan tapi juga pengaruh ke penerimaan. Kami akan terus kaji semua kebijakan itu," katanya.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Defisit APBN 2017 Lebih Baik dari Tahun ini

Ikuti Whatsapp Channel Republika