REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kemanusiaan Nasional, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menilai, akar masalah tragedi kemanusiaan di Rakhine karena tidak diakuinya Etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Karena itu, perlu ada tekanan terhadap Pemerintah Myanmar agar Etnis Rohingya diakui sebagai warga negaranya guna meminimalisir terjadinya konflik.

Presiden Direktur PKPU, Agung Notowiguno mengatakan, sampai saat ini Pemerintah Myanmar belum mengakui Etnis Rohingya yang beragama Muslim sebagai warga negaranya. Sehingga, mereka tidak punya paspor, kartu identitas dan lain sebagainya.

"Hak-hak kewarganegaraan pun mereka tidak punya," kata Agung kepada republika.co.id, Senin (21/10).

Saat ini PKPU sudah koordinasi dengan negara-negara Asean dan Pemerintah Indonesia. PKPU menilai perlu ada langkah diplomasi untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah Myanmar. Agar mereka segera memberikan status kepada Etnis Rohingya yang sudah hidup ratusan tahun di Myanmar.

"Padahal yang menjadi inti masalahnya karena tidak diakuinya Etnis Rohingya sebagai warga negara," ujarnya.

Presiden Komite Nasional untuk Soliderias Rohingya (KNSR) dari ACT, Syuhelmaidi Syukur mengatakan, akibatnya mereka tidak punya hak untuk pendidikan, keamanan dan yang lainnya. Ketika terjadi konfilk sedikit saja dengan etnis lain. Maka Muslim Rohingya posisinya pasti dikalahkan dan diusir.

Ia berharap, Rohingya sebagai etnik atau suku bangsa yang ada di Myanmar diharapkan bisa diakui kewarganegaraannya dengan Undang-undang. "Kita berharap khususnya Indonesia yang punya hubungan dekat dengan Myanmar dan juga Asean bisa memberikan tekanan lebih dengan memanggil duta besar dan segala macamnya, agar Myanmar tidak sewenang-wenang terhadap Etnis Rohingya," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika