REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Duta Besar (Dubes) RI untuk Myanmar Selasa (22/11) di Kementerian Luar Negeri. Dari hasil pertemuan tersebut, MUI mengakui sedikit berbeda pandangan dengan Dubes RI untuk Myanmar.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, KH Muhyidin Junaidi mengatakan, memang ada peredaan pandangan antara MUI dengan Dubes RI untuk Myanmar, Ito Sumardi soal apakah benar di Rakhine saat ini terjadi yang namanya genosida terhadap Muslim Rohingya.
"Kalau saya melihat istilah genosida itu justru dari dunia internasional yang membuat justifikasi, jadi bukan kita dari umat Islam Indonesia yang menyebut," ungkap kiai Muhyiddin kepada Republika, Rabu (23/11).
Ia menjelaskan, genosida itu arti bahasanya pembersihan etnis. Dan itu kata dia, memang berlaku dan sudah terjadi terhadap Muslim Rohingya di Rakhine, bukan hanya sekarang baru-baru ini tapi sejak dahulu. "Saya dalam hal ini berbeda dengan Pak Ito, Dubes RI untuk Myanmar, soal istilah dan terminologi genosida yang dipahami Dubes RI untuk Myanmar," ujarnya.
Jadi terkait pandangan Dubes RI untuk Myanmar bahwa tidak ada genosida terhadap Muslim Rohingya, seperti yang ramai di media Indonesia saat ini. Muhyidin menegaskan istilah terjadinya genosida di Muslim Rohingya itu bukan dari umat Islam di Indonesia.
"Itu dari organisasi HAM internasional yang menggunakan kata itu, berdasarkan laporan investigasi di lapangan. Termasuk dari data dan foto satelit yang mereka pantau," terangnya.
MUI pun tentu tidak boleh, hanya terus percaya kepada laporan satu pihak sebelum mendapatkan informasi pembanding lain. Karena itu, MUI menghargai kerja duta besar RI untuk Myanmar, dengan segala hormatnya.
Namun ia menyayangkan bila ada kesimpulan seakan-akan publik di Indonesia membesar-besarkan, karena dianggap masalah ini sederhana. Ia mengungkapkan, sejak 2005 masalah Rohingya ini sangat kompleks sekali, dan aksi kekejaman pun sudah terjadi berpuluh puluh kali.
MUI tidak menafikan memang ada gerakan separatisme RSO (The Rohingya Solidarity Organisation) yang terjadi disana, sehingga memancing balasan militer dan polisi Myanmar. Tapi juga benar ada penyalahgunaan dan pelanggaran HAM, dan benar memang ada ketimpangan kebijakan yang di sana. "Jadi jangan kemudian mengambil kesimpulan bahwa kejadian ini hal yang sederhana, dan bisa ditangani tanpa tekanan internasional," tegas Muhyidin.
Sebelumnya Dubes RI untuk Myanmar Ito Sumardi mengungkapkan tidak ada dan tidak terjadi di Maungdaw, Rakhine saat ini. Ito menegaskan kalau memang betul ada pembantaian, tentu ada bekas-bekasnya. Karena sebagai mantan polisi ia pastikan bisa membedakan apakah benar ada pembantaian itu atau tidak.
Konflik dan pembakaran rumah di desa sekitar Maungdaw itu, menurutnya semua bermula dari serangan kelompok RSO (Rohingya Solidarity Organisation). Kelompok RSO yang merupakan separatis ini, melakukan penyerangan sehingga mendapatkan perlawanan dari militer dan polisi Myanmar.
Amri Amrullah
Ikuti Whatsapp Channel Republika