REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Human Rights Watch (HRW) melaporkan terdapat 1.250 rumah warga Rohingya yang dihancurkan dan dibakar oleh militer Myanmar. Namun Pemerintah Myanmar selalu menolak kenyataan tersebut dan tak mau mengakui adanya kejahatan kemanusiaan terjadi di negaranya.
Direktur Asia Human Rights Watch Brad Adams mengatakan, gambar-gambar satelit menunjukkan adanya kerusakan luar biasa di desa-desa Suku Rohingya. Ini jauh lebih besar kerusakannya daripada yang diakui Pemerintah Myanmar.
"Lima desa suku Rohingya sengaja dibakar dan membuat suku Rohingya kehilangan rumah-rumahnya. Pemerintah Myanmar harus melakukan investigasi terhadap kasus pembakaran desa ini untuk mengetahui siapa pelaku yang harus bertanggung jawab," katanya seperti dilansir CNN, Jumat, (25/11).
Pejabat Badan Pengungsi PBB di Bangladesh John McKissick mengatakan, Myanmar harus mengikuti hukum internasional dan menghargai HAM. "Saat ini Myanmar melanggar hukum internasional dan tak menghargai HAM."
Bahkan Pemerintah Myanmar yang dipilih secara demokratis tak mampu menjaga demokrasi itu sendiri. "Pemerintah Myanmar tak mampu mengontrol dan menjaga tingkah laku militernya," ujarnya.
Penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi selalu diam saja saat ditanya mengenai nasib suku Rohingya. Ia dinilai gagal melindungi dan menjaga perdamaian di Myanmar. Ia dikritik berkali-kali, bahkan ada pihak yang meminta agar nobelnya dicabut.
Baca juga: PBB: Militer Myanmar Ingin Habisi Populasi Rohingya
Ikuti Whatsapp Channel Republika