REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni mengatakan semua program yang dijanjikannya selama masa kampanye sudah benar-benar dipikirkan secara matang. Bahkan, mantan walikota Jakarta Pusat di era Fauzi Bowo itu menyatakan dirinya bisa menjamin, program-program tersebut berpihak pada masyarakat Jakarta.
"Saya betul-betul meng-create bersama-sama Mas Agus program kita. Program ini tiada lain kecuali bener-bener kita berpikir tentang rakyat," kata Sylvi saat mengunjungi Kantor Harian Republika, Selasa (6/12).
Perempuan yang juga pernah menjabat PLT Kepala Satpol PP itu juga menyangkal tudingan salah satu program yang disebut-sebut sebagai money politic. Program tersebut tiada lain adalah penganggaran Rp 1 miliar per RW per tahun, sebagai dana pemberdayaan komunitas.
"Sampai kita dibilang punya program itu money politic. Unik ya? hanya karena kita bilang tiap RW dapet Rp 1 miliar untuk empowerment comunity," jelasnya.
Padahal, dalam realisasinya, program tersebut akan dijalankan bukan menggunakan dana pribadi, melainkan dengan menggunakan dana APBD. Itu pun, sebelum dijalankan, program tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta, sebagai legislatif.
Perempuan yang juga pernah menjabat PLT Walikota Jakarta Barat itu menerangkan, APBD DKI Jakarta saat ini menyisakan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) hingga Rp 4 Triliun. Maka, akan lebih baik jika Silpa tersebut dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.
"APBD ini kan Silpanya aja Rp 4T. Ini (program Rp 1 miliar per RW per tahun) pake paling berapa triliun sih? Kenapa tidak dipakai untuk kepentingan orang banyak," ucap Sylvi.
Perempuan 58 tahun tersebut juga membantah jika program tersebut akan mendidik masyarakat menjadi koruptor. Menurutnya, prohram tersebut justru akan mendidik orang menjadi lebih bertanggung jawab.
Sebab, ketika mereka yang diberi kepercayaan untuk menjalankan program tersebut tidak amanah, akan mendapat tiga hukuman sekaligus. Ketiga hukuman yang dimaksud Sylvi adalah pidana, perdata dan sanksi sosial.
"Ini lebih sakit loh. Kalau nanya RW dia sudah menyimpangkan uang, ke luar rumah takut, belakang takut, depan takut, ketemu ini takut, ketemu itu panik dia," kata Sylvi.
Sylvi juga meminta agar masyarakat tidak khawatir dana program tersebut akan diselewengkan. Karena, nantinya masyarakat akan dilibatkan sebagai social control agar program tersebut tepat sasaran. Yaitu, dengan memanfaatkan teknologi informatika, sehingga semua masyarakat bisa memantau pergetakan uang yang dianggarkan untuk program tersebut.
"Saya bilang kita online kan. Kita kan udah ada IT, nah IT itu lah yang kita bilang ini semua orang bisa lihat, ini uangnya ada di mana. Siapa sosial controlnya? Ya semua masyarakat di samping legislatif karena fungsinya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika