REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan realisasi Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Saya tergantung Pak Presiden, karena lembaga-lembaga mau dibubarin, kebanyakan, jadi mungkin Lumbung Ikan Nasional bukan menjadi lembaga, saya tidak tahu, tergantung arahan dari Presiden," katanya di Ambon, Sabtu (17/12).

Menteri Susi mengatakan program-program yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK lebih mengutamakan pembangunan yang dilakukan secara langsung tanpa harus menggunakan kelembagaan atau dewan tertentu, karena itu penamaan suatu program tidak menjadi tolak ukur pengembangan pembangunan termasuk di bidang perikanan.

"Maluku pantas menjadi lumbung ikan nasional tapi apa programnya, untuk apa?. Kalau membangun perikanan tidak perlu menamakan lumbung sama saja programnya, kami kan membangun pulau-pulau terluar juga, namanya proyek terintegrasi saja," katanya.

Terkait Lumbung Ikan Nasional, menurut dia, pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, besarnya sumber daya perikanan di Maluku yang bisa mendukung hal itu. Kendati demikian, untuk realisasinya masih harus melalui adanya keputusan presiden (perpres).

"Kalau untuk nama Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional sudah diketahui banyak orang, banyak ikan di Maluku ini. Perpres yang menandatangani adalah presiden, menteri hanya merekomendasi saja, untuk kami sudah kasih tahu kepada presiden Maluku banyak ikan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika