REPUBLIKA.CO.ID, BIMA -- Jembatan darurat yang dipasang untuk menggantikan sementara Jembatan Kodo sudah dapat dilalui kendaraan umum. Sebelumnya, Jembatan Kodo terputus akibat diterjang banjir Bima 2016, lalu.
Jembatan sementara tersebut selesai dibangun pada 31 Desember 2016. Namun baru bisa dilewati Selasa (3/1), setelah melalui beberapa tes.
"Selesai tanggal 31 Desember dan harus kami tes dan ditambah railing dan portal, jadi bisa dilalui setelah proses tersebut," kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Nikmatullah, Rabu (4/1).
Awalnya, pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai selama 9 hari. Namun dapat selesai dengan enam hari. Jembatan darurat yang dipasang ini memiliki lebar 3,5 meter dengan panjang 10 meter. Sementara jembatan Kodo 1 memiliki panjang 12 meter dengan lebar 7 meter. Pembangunan jembatan permanen akan segera dilakukan pada tahun ini.
"Untuk permanen kita sudah ajukan untuk menggunakan jembatan rangka baja, nantinya akan dilakukan pengadaan menggunakan anggaran sisa lelang 2017," katanya.
Ia mengatakan, salah satu penyebab putusnya Jembatan Kodo 1 adalah menumpuknya sampah di pilar jembatan yang menahan laju air. Hal itu menyebabkan kombinasi antara volume air yang besar dan sampah mendorong dan merusak pilar hingga putus.
Jembatan Kodo 1 berada di jalur utama distribusi logistik dari Bima menuju Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pelabuhan Sape. Putusnya jembatan tersebut jelas mengganggu pasokan logistik ke NTT, terutama memasuki tahun baru kemarin.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (satker) Ganggap Darurat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Abdul Hakam mengatakan, pihaknya telah menyalurkan 38 unit Hidran Umum (HU) berkapasitas 2.000 liter juga 150 jeriken berkapasitas 10 liter untuk membantu kebutuhan air bersih bagi korban banjir Bima. HU dan jeriken air tersebut tersebar di 16 kelurahan di Kabupaten dan Kota Bima. "Hingga saat ini suplai air bersih telah dioperasikan sebanyak lima unit Mobil Tangki Air (MTA) yang melayani distribusi HU tersebut," ujar Hakam.
Pemasangan HU tidak dapat dilakukan di sembarang tempat. Perlu adanya pemenuhan kriteria di lokasi yang akan dipasang HU. Kriteria tersebut di antaranya lokasi berada di jalan besar, sudah bersih dan banyak masyarakat yang membutuhkan. "Dan keempat masih mati lampu," ujarnya.
Hal tersebut menjadi prioritas utama lokasi yang dapat ditempatkan HU, sedangkan untuk lokasi yang tidak memenuhi kriteria tersebut, tetap ada diatribusi air meski langsung dikucurkan dari MTA. Selain MTA dan HU, Kementerian PUPR juga mengirimkan dan mengoperasikan dua unit Dumptruck, dua unit IPA Mobile, dua unit Genset (2x15 kva), dan 20 unit veltbed. Dua unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air siap minum.
Namun, kemampuan PDAM yang kecil membuat pihaknya mencari titik kali atau sungai untuk dijadikan sumber air yang akan diolah. "Karena IPA ini bisa menghasilkan air siap minum," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika