REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri AS sedang menyelidiki keputusan mantan Presiden Barack Obama dan mantan Menteri Luar Negeri John Kerry untuk mengirim donasi sebesar 221 juta dolar AS kepada Palestina akhir pekan lalu.
Penyelidikan itu dilakukan atas keberatan yang diajukan oleh anggota Kongres dari Partai Republik. Departemen Luar Negeri AS akan meninjau pembayaran tersebut dan akan membuat penyesuaian untuk memastikan pembayaran sejalan dengan prioritas pemerintahan Trump.
Kerry resmi memberitahu Kongres bahwa negara telah mengeluarkan dana pada Jumat (20/1) pagi, beberapa jam sebelum Donald Trump mengucapkan sumpah jabatan.
Kongres awalnya menyetujui pendanaan untuk Palestina dalam anggaran tahun 2015 dan 2016. Namun, Ketua Komite urusan Luar Negeri Ed Royce dari California dan anggota Komite Alokasi Kay Granger dari Texas, menahan dana tersebut saat Otoritas Palestina mencoba mencari keanggotaan di organisasi internasional.
Persetujuan Kongres umumnya dihormati oleh lembaga eksekutif, tetapi tidak mengikat secara hukum setelah dana telah dialokasikan. "Saya sangat kecewa, Presiden Obama menentang pengawasan Kongres dan mengeluarkan 221 juta dolar AS untuk Palestina," ujar Granger seperti dikutip The Independent.
"Saya bekerja untuk memastikan, tidak ada pembayar pajak Amerika yang akan mendanai Otoritas Palestina kecuali dalam kondisi medesak. Meski tidak satu pun dari dana tersebut yang akan digunakan Otoritas Palestina karena kondisi mereka, dana akan digunakan untuk program-program di Palestina. Hal yang masih dikaji oleh Kongres. Keputusan Pemerintahan Obama untuk mengeluarkan dana tersebut sangat tidak pantas," kata dia.
Baca juga, Pengamat: Semua Presiden Indonesia Dukung Palestina.
Pemerintahan Obama beberapa kali mendesak pengeluaran dana dari Badan Pembangunan Internasional AS, yang akan digunakan untuk mendanai bantuan kemanusiaan di Tepi Barat dan Gaza.
Bantuan itu untuk mendukung reformasi politik dan keamanan di Palestina, serta buat membantu mempersiapkan pemerintahan Palestina yang lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika