REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Roy Suryo mengungkap alasan di balik pernyataan Partai Demokrat yang merespons dinamika dalam Pilkada DKI. Dalam keterangannya, Partai Demokrat menilai kompetisi Pilkada DKI Jakarta saat ini sudah tidak fair dan tidak tertib.

"Pernyataan itu sebenarnya merupakan introspeksi sekaligus koreksi terhadap penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yg menghangat belakangan ini," kata Roy melalui pesan singkatnya, Sabtu (28/1).

Menurutnya, sebagaimana yang diamati pihaknya bahwa terdapat gejala ketidaknetralan negara dan beserta aparaturnya, yang juga disertai campur tangan kekuasaan melebihi kepatutannya. Hal ini menurut Partai Demokrat, secara tidak langsung merugikan pasangan calon nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung oleh Partai Demokrat dan sejumlah partai lain.

Terlebih, belakangan juga Partai Demokrat menilai terjadi upaya kriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang terkesan mencari-cari kesalahan paslon nomor urut 1. 

"Jadi meski tidak bisa dilepaskan begitu saja dari 'kriminalisasi' yang diakui atau tidak, yang dialami oleh khususnya Paslon Nomor 1, namun hal tersebut juga berlaku untuk semua paslon peserta lainnya," katanya.

Ia pun menilai dalam posisi seperti ini sudah seharusnya dan menjadi kewajiban penyelenggara untuk bersikap fair dan transparan. Ia juga menghendaki, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya tanpa ada upaya intimidasi atau paksaan dari pihak lain 

"Sebenarnya imbauan PD tersebut sangat aplikatif dan berguna bagi Masyarakat Jakarta agar dapat memilih sesuai pilihannya yang terbaik dan terlepas dari upaya-upaya intimidasi serta Kecurangan dari pihak tertentu yang mulai dirasakan," katanya.

Sebelumnya, diketahui Partai Demokrat mengeluarkan respons terhadap dinamika pilkada Jakarta. Setidaknya ada tujuh poin, yang dinyatakan DPP terkait netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika