REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan ratusan miliar untuk anggaran bantuan keuangan (bankeu) desa tahun 2017. Anggaran ini digunakan untuk bantuan infrastruktur dan pemberdayaan desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinas PMD) Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas PMD Jawa Barat Agus Hanafi untuk tahun anggaran (TA) 2017 total anggaran bantuan keuangan desa mencapai Rp 876,48 miliar. Skema yang dilaksanakan Bankeu desa sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat nomor 96 tahun 2015 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa.
"Kami akan segera merealisasikan Bantuan keuangan tersebut. Mohon diinformasikan kepada seluruh Kepala Desa dan jajarannya se-Jabar. Untuk lebih jelasnya segera hubungi Dinas PMD Jabar,” kata Agus di Kota Bandung, Ahad (29/1).
Agus pun mengimbau desa-desa yang ada di Jawa Barat untuk memanfaatkan bantuan tersebut. Sebagai dana untuk perbaikan infrastruktur sesuai yang dibutuhkan seperti akses jalan, penerangan dan sebagainya. Selain itu bantuan juga bisa digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat di desa. Agar lebih mandiri dan sejahtera dalam ekonomi.
Ia pun mengajak seluruh kepala desa (Kades) se-Jabar untuk segera mengajukan permohonan bankeu. Caranya dengan menyampaikan proposal bantuan keuangan desa Tahun 2017. "Proposal ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jabar," ujarnya.
Agus menjamin transparansi proses dan pencairan bantuan keuangan ini. Pihaknya mengingatkan para kades untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang berusaha mengambil keuntungan dan berani melaporkan langsung kepadanya jika ada indikasi kejanggalan di lapangan.
Agus kemudian merinci, bantuan keuangan untuk masing-masing desa ini terdiri dari Rp. 150 juta untuk infrastruktur Desa. Serta Rp 15 juta untuk tambahan operasional Aparatur Kantor Desa. Total bankeu infrastruktur TA 2016 Rp 345,28 miliar. Untuk bantuan infrastruktur total desa TA 2016 sebanyak 5.312, namun 1 desa di Kota Banjar tidak mengajukan mengajukan pencairan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika