REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Mochtar Tompo berencana berkonsultasi dengan partainya mengenai kejadian yang menimpanya usai rapat dengar pendapat bersama para petinggi perusahaan tambang.

Politisi Partai Hanura itu dikabarkan mendapat bentakan dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim selepas rapat yang berlangsung tertutup itu. "Saya akan konsultasi (langkah hukum) dengan Ketua Umum Partai," kata Mochtar kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/2).

Mochtar menilai insiden kurang harmonis itu seharusnya tidak perlu terjadi. Ia menilai sebagai wakil rakyat ia berhak meminta pertanggungjawaban kinerja dari mitra. "Bagi saya itu sesuatu yang tidak lazim. Apalagi bukan perusahaan dia, ini perusahaan negara. Niat baik saya. Dan ini tidak boleh terjadi," ujarnya.

Ia mengatakan bagaimana dirinya meminta konsistensi Freeport membangun pabrik smelter. Poin tersebut tertuang dalam PP 1 Tahun 2017 Minerba sebagai syarat untuk mengekspor konsentrat.  Cappy, kata Mochtar menolak disebut tidak konsisten. Sehingga dengan nada keras menegur sang wakil rakyat kemudian meninggalkan ruangan rapat.

RDP Komisi VII kali ini bersama para kontraktor kontrak kerjasama (KKKS). Hal ini dalam rangka membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Selain perwakilan Freeport hadir pula Direktur Utama PT Vale Indonesia, Direktur Utama PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta perusahaan tambang lainnya.

Republika berusaha meminta konfirmasi kepada Presdir PT Freeport Indonesia Chappy Hakim mengenai kejadian di parlemen itu. Namun, sejauh ini Chappy belum membalas pesan atau permintaan wawancara yang disampaikan Republika.

Baca juga,  Anggota DPR: Bos Freeport Marah-Marah Usai Rapat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika