REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menuntut keseriusan manajemen Sirkuit Sentul dalam menyelesaikan "master plan" untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan balap motor MotoGP 2017. Ia mengingatkan draf yang saat ini diajukan dinilai belum cukup.
"Kami memberikan waktu sepekan untuk menyelesaikan 'master plan'. Yang ada saat ini hanya gambar Sirkuit Sentul. Belum seperti 'master plan' Asian Games," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, Jumat (8/1).
Selain menyelesaikan "master plan", kata dia, manajemen Sirkuit Sentul juga diminta untuk segera menyerahkan surat pernyataan yang isinya di antaranya menyebutkan bahwa sirkuit terbesar di Indonesia itu adalah milik mereka (Tinton Soeprapto dkk.).
Pihak Kemenpora juga meminta surat pernyataan yang menyatakan jika Sentul tidak dalam masalah sengketa hukum. Jika ada masalah hukum, harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak manajemen Sentul.
"Surat pertanyaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Sirkuit Sentul," kata pria yang juga Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora.
Gatot menegaskan bahwa pihak Sentul dalam hal ini Tinton Soeprapto diminta secepatnya memenuhi semua hal yang dinginkan oleh pemerintah. Apalagi, Keppres MotoGP akan segera dibahas bersamaan dengan pembahasan Inpres Asian Games 2018.
"Pada hari Senin (11/1) akan ada Ratas Kabinet. Topiknya Keppres MotoGP dan Inpres Asian Games. Makanya, surat pernyataan dari Tinton dan Komisaris Sentul harus sudah ditandatangani sebelum Ratas Kabinet," kata Gatot menegaskan.
Pihak Sirkuit Sentul sebenarnya telah menyiapkan "master plan", terutama desain sirkuit. Bahkan, hal tersebut sudah cukup bagi Dorna sebagai pemilik MotoGP. Hanya saja, bagi pemerintah dinilai masih kurang karena hal tersebut adalah perintah keppres.
Jika semua persyaratan sudah dipenuhi, kata dia, Keppres MotoGP berpeluang segera dikeluarkan. Bahkan, pihak Kemenpora berharap bisa tuntas pekan depan. Setelah itu, akan dilakukan MoU dengan Dorna paling lambat 31 Januari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika