REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Turnamen Tenis Nasional PGN Gubernur DKI 2016 bakal digelar di lapangan tenis Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 31 Juli hingga 7 Agustus 2016. Dalam turnamen ini, Sunu Wahyu Trijati (JTG) menjadi unggulan pertama.
Dalam undian yang berlangsung Senin (1/8), Sunu Wahyu Trijati mendapat bye pada putaran pertama babak utama. “Tidak ada target ya, hanya meramaikan saja. Semoga saja bisa menjadi juara,” ungkap Sunu Wahyu Trijati dalam keterangannya, Senin (1/8). Sunu yang merupakan juara bertahan baru akan bertanding pada Rabu (3/8).
Unggulan kedua tunggal putra ditempati Arief Rahman (KTM). Ia akan mengawali pertandingan di babak kedua melawan pemenang laga antara Muhammad Gandhi (PPA) dengan Frederico L Rumambi (JTM). Sedangkan unggulan ketiga dan keempat masing-masing ditempati Aditya Hari Sasongko (DIY) dan Antony Susanto (JTM).
Di tunggal putri, Septiana Nurzahiro (PPA) menempati unggulan pertama akan mengawali pertandingan melawan Ima Nindi Permatasari (KTM). Sedangkan undian yang kurang menguntungkan diperoleh finalis tahun lalu Rifanty Dwi Kahfiani (JBR) yang di putaran pertama langsung jumpa unggulan kedua Deri Nur Haliza (DKI).
Sementara itu, fasilitas wild card untuk pemain putra diperoleh Daniel Valentino (DKI), Odeda M Arazza (DKI), Dimas Kolopita (DKI), Akbar Hidayat (DKI dan Daffa Irianto (NTB). Kemudian untuk putri Nadia Aulia dan Fitriani Sabatini keduanya dari DKI, Setia Indri Harti (KLS) dan Rifanty Dwi Kahfiani (JBR).
Pertandingan babak utama PGN Gubernur DKI dimulai 2 Agustus 2016. Semifinal dan Final dilangsungkan pada 6 dan 7 Agustus mendatang. Pertandingan kualifikasi telah berlangsung dua hari mulai Ahad (31/7).
Tahun ini, peserta yang ikut mencapai 160 pemain. Nomor ganda tidak dipertandingkan, karena menyangkut biaya. "Kami sangat prihatin, dan kami ucapkan terima kasih kepada Perusahaan Gas Negara PGN dan PT Sumarecon serta Dunlop yang masih peduli terhadap pembinaan tenis saat ini,” tutur Imam Supardi, sekum Pengprov Pelti DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika