REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan sosok yang mengisi posisi direktur utama definitif Pertamina segera ditetapkan dan tidak hanya sekadar pelaksana tugas sementara karena banyak proyek strategis negara yang perlu dilakukan.

"Lebih cepat lebih baik segera ada bos baru. Jangan kelamaan, agar hal-hal strategis yang harus diputus oleh pimpinan perusahaan yang definitif tidak tertunda," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa, Selasa (14/2).

Hal itu, ujar dia, karena Pertamina banyak diberikan tugas negara seperti membangun proyek infrastruktur minyak dan gas serta menjalankan "public service obligation" (PSO) termasuk di kawasan timur. Andi mengingatkan bahwa Pertamina juga tengah menjalankan PSO kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak di Papua.

Bahkan, pemerintah tengah membahas untuk menambah 44 proyek strategis nasional (PSN) baru dengan nilai mencapai Rp 1.098 triliun. Dengan tambahan ini, lanjutnya, jumlah proyek yang masuk dalam PSN mencapai 231 proyek senilai Rp 3.838 triliun.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) telah memutusan memberhentikan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang dari jabatannya. Kemudian, pemegang saham menunjuk Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama Pertamina. Yenni saat ini juga menjabat Direktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika