REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diharapkan segera menjalankan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Sebab, peran KNKS sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah.
Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Syariah (CIBEST) IPB, Irfan Syauqi Beik menjelaskan, tujuan dibentuknya agar sektor keuangan syariah bisa berkembang dengan baik dan manfaatannya bisa dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
"Seharusnya setelah Perpres No 91/2016 (tentang KNKS) disahkan, KNKS harusnya sudah bisa menjalankan aktivitasnya. Saya kira kita harus mendorong pemerintahan sekarang untuk bisa komitmen menjalankan amanah Perpres tersebut," ujar Irfan kepada Republika.co.id, Senin (20/2).
Irfan menegaskan, apabila pemerintah ingin melakukan akselerasi pembangunan sektor keuangan syariah, KNKS perlu untuk segera berjalan. Ia menilai akselerasi keuangan syariah dalam KNKS ini bergantung pada tiga hal penting.
Pertama, kesiapan setiap otoritas untuk berkoordinasi dan saling memperkuat satu sama lain. Dengan kata lain, meminimalkan ego sektoral.
Kedua, kemampuan kepemimpinan Presiden Joko Widodo sendiri dalam mengarahkan KNKS agar berfungsi dan berjalan sesuai harapan. Ketiga, rekrutmen manajemen pelaksana sebagai penerjemah kebijakan KNKS di lapangan.
"Jangan sampai rekrutmen dilakukan secara sembarangan. Apalagi hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan politis dan mengabaikan aspek profesionalitas," jelasnya.
Irfan meyakini kehadiran KNKS dapat memacu pertumbuhan ekonomi syariah. Tahun ini, kata dia, pertumbuhan industri keuangan syariah diprediksi 10-20 persen. Sektor perbankan diperkirakan tumbuh 13-14 persen.
"Ini prediksi pertumbuhan tanpa adanya KNKS. Mustinya dengan berjalannya KNKS bisa tumbuh lebih besar lagi," kata Irfan.
Untuk itu, ia meminta pemerintah segera menjalankan KNKS. Pemerintah diharapkan dapat terbuka apbila terdapat kendala-kendala yang menyulitkan berjalannya komite ini. "Mestinya pemerintah terbuka, apa kendala yang dihadapi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika